Thursday, 12 January 2017

Pribumisasi Islam: Studi Pemikiran Abdurrahman Wahid



Pribumisasi Islam: Studi Pemikiran Abdurrahman Wahid

A.    ­­Pengantar
Pribumisasi Islam adalah hasil kesadaran sejarah nusantara yang sangat mendalam dari pemikiran seorang KH Abdurrahman Wahid (selanjutnya disebut Gus Dur). Kesadaran ini muncul ketika Islam hanya dipahami secara legal-formal atau fiqh sentris atau hukum Islam yang tidak memperhatikan tradisi dan budaya lokal di nusantara. Islam seolah hanya menjadi otoritas Timur Tengah sehingga Islam dalam berbagai aspek, seperti cara berpakaian, dan lain-lain harus sesuai dengan daerah pertama yang menjadi tempat lahirnya Islam tersebut. Hal inilah yang menurut Gus Dur bukan merupakan proses Isamisasi, melainkan arabisasi.[1]

Arabisasi di sini artinya seseorang hanya menonjolkan simbol-simbol arabisme untuk menunjukan keyakinan teologisnya. Ironisnya, simbol-simbol tersebut mereka yakini sebagai sesuatu yang sangat Islami karena sesuai dengan apa yang dipakai Nabi. Oleh karena sudah merasuk sebegitu akutnya dengan simbolisme tersebut, akhirnya secara tidak terasa arabisasi disamakan dengan Islamisasi, seperti apa yang dikatakan Gus Dur.

Tentu, Gus Dur merujuk pada proses Islamisasi yang penuh dengan kompromistis seperti apa yang dilakukan oleh para wali dalam menyebarkan Islam di bumi nusantara.[2] Praktik tradisi dan budaya yang telah bersemayam (menginternalisasi) di dada orang-orang nusantara sejak zaman nenek moyang tidak begitu saja diberangus oleh para wali yang membawa panji-panji Islam. Justru menurut Said Aqil Siroj dalam Agus Sunyoto menerangkan, bahwa Wali Songo menggunakan tradisi dan budaya sebagai instrumen atau alat penyebaran Islam yang sangat efektif.[3]

Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Dr. Abdul Moqsith Ghazali, bahwa pribumisasi Islam adalah cara Gus Dur khususnya dan NU umumnya untuk menolak Arabisasi. Tapi ini juga bukan pikiran baru yang datang dari Gus Dur, karena sejak dulu para kiai pesantren sudah punya kecenderungan untuk menghadirkan jenis keislaman yang khas Indonesia, tanpa banyak dicampur unsur Arabisme. Jadi, pribumisasi Islam hanya stempelnya saja. Gus Dur berjasa men-teorikan-nya. Gus Dur telah memberi nama terhadap jenis perjuangan yang dilakukan oleh para ulama Indonesia sejak Walisongo sampai sekarang.[4]

Ini semacam strategi budaya yang tak lain menempatkan budaya sebagai entitas hidup manusia yang tidak terlepas dari keyakinan teologisnya. Inilah apa yang dikatakan Gus Dur dengan budaya adalah buatan manusia yang selalu berubah. Sedangkan Islam bersumberkan wahyu dan memiliki norma-norma sendiri sehingga dari perbedaan budaya dan agama ini, tidak menghalangi kemungkinan manifestasi (perwujudan) kehidupan beragama dalam bentuk budaya.[5]

Jadi budaya yang tercipta dari rasa dan karsa manusia menjadi tanah tempat tumbuhnya agama. Dari kiasan ini, tentu pohon tidak akan pernah tumbuh subur tanpa media tanah. Begitu juga dengan agama yang tentu tidak akan diterima suatu masyarakat tanpa mengakomodasi lokalitas yang sudah menjadi budayanya. Tentu strategi berbasis budaya ini tidak sama sekali menafikan atau menegasikan Islam secara substansial. Justru dengan proses yang membumi ini, Islam terhindar dari pemahaman yang sekadar menonjolkan simbol belaka.

Seperti munculnya bentuk masjid ala Timur Tengah dengan bentuk kubah dan segala macam ornamenya. Sedangkan masjid Demak yang dibangun dengan konsep ‘meru’ adalah sebuah contoh yang konkret dari upaya rekonsiliasi atau akomodasi budaya lokal seperti dijelaskan di awal. Karena terjadi kecenderunga proses arabisasi, lambat laun kubah menjadi suatu yang normatif dan harus. Sedangkan menurut Gus Dur, pribumisasi menganggap kedua model itu sama saja.[6] Bahkan lebih mempunyai nilai ganda, yakni penerimaan Islam dengan sepenuh hati tanpa paksaan kultural dan pengayaan nilai-nilai budaya dalam frame Islam secara substansial.

Menurut Gus Dur, pribumisasi Islam bukanlah ‘jawanisasi’ atau sinkretisme, sebab pribumisasi Islam hanya mempertimbangkan kebutuhan-kebutuhan di dalam merumuskan hukum-hukum agama. Oleh sebab itu, bisa saja kelompok Islam Wetu Telu di Sasak, Lombok yang diidentifikasi oleh Dr. Erni Budiwanti dalam penelitiannya bukanlah sesuatu yang bersifat sinkretis karena proses pribumisasi tersebut.[7] Proses pribumisasi tidak bersifat statis sehingga pemahaman Islam secara substansial menjadi niscaya. Artinya, pribumisasi Islam tetap menawarkan pemahaman Islam secara menyeluruh dengan tetap mempertahankan nuansa lokalnya seperti kelompok Islam Wetu Telu tersebut.

Pribumisasi Islam dapat dikatakan sebagai proses kompromis dari Islam dan budaya lokal yang berkembang dalam masyarakat. Jangan sampai Islam menjadi gerakan puritan karena menghadapi sinkretisme yang sesungguhnya proses pribumisasi yang bersifat dinamis. Inilah yang disebut Dr. Sutiyono menyebabkan terjadinya perpecahan, justru karena tadinya haluan bersifat sinkretis menjadi haluan puritan.[8]

Gus Dur melihat Islam bukan sekadar sebuah institusi legal-formal, namun hukum-hukum Islam secara normatif hendaknya dapat dijadikan etika sosial dalam mengakomodasi tradisi dan budaya lokal, baik dalam pemahaman fiqh dan adat, serta mengembangkan aplikasi nash melalui berbagai pendekatan seperti pendekatan sosio-kultural sehingga Islam menemukan jalan terang di tengah keberagaman manusia. Tulisan ini berusaha membahas pribumisasi Islam dalam pemikiran Gus Dur dengan aspek-aspek tersebut.


B.     Konteks Pribumisasi Islam di Indonesia
Orang-orang nusantara sejak zaman kerajaan hingga berlanjut ke era Wali Songo sangat permisif dalam menerima agama atau kepercayaan baru yang datang kepadanya. Artinya mereka tidak serta merta menolaknya sebagai sesuatu yang merusak seperti kolonialisme yang dilakukan oleh Belanda selama tiga setengah abad lamanya. Kepercayaan Kapitayan (disebut animisme dan dinamisme oleh Belanda) yang sejak dulu dimiliki oleh bangsa nusantara pada zaman Jawa Purba turut memberikan pengaruh terhadap keyakinan baru seperti Hindu, Budha dan Islam. Oleh karena itu, mereka mudah saja ketika Hindu datang, ikut Hindu dan seterusnya. Bahkan proses akulturasi terjadi ketika tradisi Hindu dan Budha berasimilasi, yaitu pada corak Candi Prambanan di Yogyakarta.

Kepercayaan Kapitayan semacam tauhid yang bisa dikatakan menjadi modal dasar orang-orang nusantara kenapa Islam dengan mudah dapat diterima.[9] Bahkan menjadi keyakinan baru dan menjadi mayoritas secara kuantitas hingga sekarang. Selain modal ketauhidan tersebut, strategi kebudayaan yang dilakukan para wali dalam menyebarkan Islam juga sangat mempengaruhi, dimana para Wali Songo masuk melalui tradisi dan budaya yang dikembangkan oleh masyarakat nusantara sendiri dengan menambah media seperti wayang, tembang, dan lain-lain.

Namun saat ini, pemahaman Islam yang bersifat simbolik seolah telah menafikan tradisi dan budaya yang justru menjadi kekayaan bangsa nusantara. Dalam pandangan sebagian kelompok Islam di Indonesia sekarang ini, Arab menjadi tolak ukur keislaman dirinya, terutama tampilan lahiriah. Sehingga segala sesuatu yang bersifat baru dalam mengaktualisasikan agama dianggap sebuah kesesatan yang nyata. Tentu agama tidak bisa dipandang dari aspek eksoteris saja, tetapi juga harus dipahami secara esoteris, karena paradigma inilah yang akan membawa kita pada pemahaman yang bersifat substansial terhadap Islam sehingga tidak mudah menghukumi seseorang dengan tuduhan kafir, dan lain-lain.

Dalam hal ini, mainstream pemikiran Gus Dur tentang gagasan pribumisasi Islam adalah bagaimana Islam sebagai ajaran normatif yang berasal dari Tuhan diakomodasikan ke dalam kebudayaan yang berasal dari manusia tanpa kehilangan identitas masing-masing. Artinya, basis tradisi dan budaya lokal tidak akan mempengaruhi pemahaman Islam. Meminjam istilah Dr. Rumadi, seseorang tetap bisa menjadi Islam seratus persen dengan konsisten menjalankan agamanya dan tidak mereduksi ‘urf (tradisi).[10] Namun argumen Rumadi dalam konteks kehidupan muslim minoritas di Barat yang terresistensi oleh tradisi barat dalam menjalankan keyakinan agamanya. Kendati demikian, hal ini menjadi perhatian kita semua di Indonesia yang menjalankan ibadah berbasis tradisi lokal di dalam pemahaman Islam mainstream pada umumnya yang memahami agama sesuai dengan apa yang ada di arab. Padahal menurut Gus Dur, belum tentu pemahaman tersebut sesuai dengan kebutuhan Islam di Indonesia dengan segala lokalitas tradisi dan budayanya.[11]

Terlihat bahwa Gus Dur ingin mencoba melepaskan paket ajaran Islam yang sampai ke Indonesia dari unsur lokal Arab, untuk kemudian diganti dengan unsur lokal Indonesia. Produk ajarannya "assalamu`alaikum” bisa diganti dengan ungkapan "selamat pagi" dan lain sebagainya. Begitu juga dengan istilah-istilah arab yang seakan menjadi tolak ukur keislaman kelompok-kelompk tertentu seperti sebutan ukhti, akhi, umi, abi dan lain-lain. Padahal kita harus bangga dengan budaya berbahasa kita sendiri sehingga nilai-nilai lokal tidak tercerabut dengan lokalitas arab yang menurut Gus Dur tidak ada pengaruhnya dengan tipis-tebalnya keislaman seseorang.

Gus Dur juga menjelaskan, bahwa konsep pribumisasi Islam berangkat dari kebutuhan menggambarkan realitas keberagaman umat membentuk suatu identitas keislaman semenjak Islam datang di Nusantara.[12] Dari hal ini gagasan Islam Indonesia yang dilontarkan sejak 1987 menemukan ruang, yakni upaya kontekstualisasi Islam berhadapan dengan upaya sebagian muslim yang hendak memberangus konteks keindonesiaan dalam dakwah Islamnya, sehingga idealitas Islam di dunia Arab yang merujuk pada utopia Negara Islam atau simbolisasi budaya Arab tidak mencoba mendialogkan diri dengan realitas masyarakat Indonesia yang memiliki kebudayaan tersendiri.

Budaya tidak mengkompromikan diri terhadap budaya dan tradisi manusia yang makin hari semakin berkembang membuat dunia Arab miskin akan keilmuan sosial yang lahir dari dinamisasi kehidupan masyarakat yang terbalut oleh lokalitas. Hal ini tentu jauh dari ajaran para wali songo yang sangat kompromistik dengan tradisi dan budaya yang berkembang di dalam masyarakat lokal. Padahal menurut Agus Sunyoto, Wali Songo menggunakan agama lokal, yakni agama Kapitayan dalam menyebarkan Islam.[13] Jadi, terlihat di sini bahwa guru-guru kita terdahulu yaitu Wali Songo menggunakan instrumen budaya lokal dalam menyebarkan agama Islam. Bukan melarang agama lokal apalagi memberangusnya. Meski terbalut dengan tradisi, Islam di Indonesia secara substansial adalah Islam yang dibawa oleh Nabi saw melalui tangan para wali. Ia tidak menonjolkan simbol-simbol agama karena akan membuat seseorang memahami Islam hanya kulitnya saja dan cenderung mengkafirkan sesamanya dan menganggap ibadah yang berkembang melalui tradisi lokal adalah sesat.
 Usaha untuk membumikan ajaran Islam dari berbagai aspek sering digagas oleh berbagai ulama seperti Gus Dur dalam ranah agama, hukum Islam, sosial, budaya dan ekonomi. Dalam ranah tafsir misalnya, ungkapan yang mirip pernah diperkenalkan oleh Quraish Shihab. Ungkapan yang dimaksud adalah "Membumikan Al-Qur'an". Dengan gagasan dari berbagai makalahnya dalam rentang 1975 hingga 1999 itu, Shihab ingin mencoba menarik penafsiran Al-Qur'an pada persoalan yang sedang dihadapi umat (on ground), bukan pada persoalan-persoalan yang mengawang-awang (out of ground).[14] Orientasi penafsiran untuk masalah-masalah kemanusiaan seperti kemiskinan, penyakit masyarakat, bencana alam, misalnya, lebih membumi daripada orientasi penafsiran tentang bahasa Al-Qur'an, kisah dalam Al-Qur'an, perdebatan teologis, dan lain sebagainya. Orientasi yang terakhir memang mewarnai secara dominan produk-produk tafsir klasik.
Dengan demikian, ada dua model pribumisasi Islam dalam tataran ontologis jika melihat gagasan kedua orang di atas. Jika Quraish Shihab menekankan tataran orientasi atau penekanan penafsiran Al-Qur'an/Islam, sedangkan Gus Dur lebih menelisik pada tataran kontruks ajaran Islam itu sendiri. Pribumisasi Islam model pertama nampaknya tidak mendapat kendala otokritik dari kalangan umat Islam. Kita memang sepakat bahwa tidak semua gagasan penafsiran terhadap Islam yang diproduksi oleh ulama-ulama klasik relevan dengan konteks Indonesia kekininian. Oleh karena itu, karus ada ikhtiar untuk menggagas produk-produk pemahaman baru terhadap Al-Qur'an/Islam dalam konteks solusi terhadap problem-problem kemanusiaan, sehingga Islam terasa membumi.
Indonesia dalam konteks kekinian sedang menghadapi problem kemanusiaan yang sangat akut. Islam/Al-Qur'an yang semenjak dini memperkenalkan dirinya sebagai petunjuk (guidance/hudan) semestinya memberi petunjuk bagaimana memecahkannya. Jadi, ada tugas besar yang harus dilakukan oleh para pemikir Islam daripada sekedar memperdebatkan isu, "Bolehkah makan dan minum sambil berdir?" dan yang sejenis. Tugas yang dimaksud adalah bagaimana Al-Qur'an dan Hadits yang banyak memuat grand theories (teori-teori besar) diterjemahkan ke dalam konteks lokal Indonesia dengan memikirkan middle theory-nya, teori yang menjembatani antara Al-Qur'an dengan problem kemanusiaan. Dalam Al-Qur'an memang, misalnya, disinggung aspek pemerataan ekonomi rakyat tentang zakat. Zakat dapat menuntaskan problem ekonomi umat merupakan grand theory Al-Qur'an, tetapi bagaimana operasionalnya sampai kepada persoalan teknis membutuhkan pemikiran-pemikiran yang sangat serius, dibutuhkan perumusan middle theory-nya.
Shalat dapat menangkis kerusakan moral (tanha ani al-fahsyai wa al-munkar) merupakan grand theory, tetapi bagaimana teknisnya memerlukan pemikiran-pemikiran tidak saja berdimensi fiqih, tetapi juga berdimensi sosiologi, antropologi, dan ekonomi.
Namun demikian, menurut Dr. Rosihan Anwar, staf pengajar di UIN Sunan Gunung Djati, Bandung mengemukakan, bahwa memikirkan hal-hal yang terakhir mengenai grand dan middle theory di atas lebih penting dan urgen untuk mensukseskan "proyek" Pribumisasi Islam dalam kontek Indonesia. Mempersoalkan apakah memelihara janggut merupakan sunnah Nabi atau hanya tradisi masyarakat Arab. Berpikir bagaimana Islam memberi solusi bagi problem-problem bangsa seperti pengangguran, degradasi moralitas, penyakit masayarakat, dan lainnya lebih bernilai daripada berdebat tentang bolehkah ucapan salam diganti dengan selamat pagi. Pribumisasi Islam berarti menjadikan Islam sebagai solusi. Inilah makna penting ayat wama arsalnaka illa rahmatan lil `alamin.[15]
Dalam hal ini, Rosihan lupa bahwa konsep pribumisasi Islam yang digagas Gus Dur bersifat holistik. Tidak hanya mencakup hukum Islam normatif, tetapi konsep fikih beserta kaidahnya telah dibumikan oleh Gus Dur hingga pada tataran demokrasi. Dalam konteks Indonesia, pribumisasi Islam menyoal janggut, ucapan selamat pagi dan persoalan lain karena simbol-simbol Arab tersebut seringkali dipahami muslim Indonesia sebagai salah satu simbol keislaman. Sehingga mempola dalam pemahaman, bahwa yang tidak  mengikuti simbol-simbol tersebut Islamnya kurang, tidak kaffah, bahkan cenderung mengkafirkan. Pribumisasi Islam dalam konteks Indonesia mempersoalkan ini karena simbol tradisi budaya nusantara seperti kopiah, sarung, dan lain-lain tidak sesuai dengan Islam yang ada di Arab atau tempat di mana Nabi saw dilahirkan.
Bagi Gus Dur, ini persoalan yang sangat fundamental, karena jika Rosihan menyebut Nabi saw diutus untuk membawa Rahmat bagi seluruh alam, sesungguhnya Islam yang dibawa Nabi pun tidak pernah mempersoalkan simbol-simbol agama, namun fungsi keyakinan nilai-nilai Islam yang harus diamalkan untuk mewujudkan Islam sebagai Rahmat bagi seluruh manusia. Artinya, fungsi kopiah, sorban, sarung, gamis atau jenggot-tidak berjenggot bukan persoalan substansial seperti muslim-muslim yang berhaluan Arab dengung-dengungkan, namun persoalan parsial-simbolik yang dapat menjebak seorang muslim dalam paham Islam yang keliru.
Dalam perspektif filsafat, simbol termasuk ke dalam kajian semiotika. Ahli filsafat Amerika yang berjasa dalam memunculkan semiotika modern, Charles Sanders Peirce berpendapat, bahwa cara berpikir manusia memang tidak jauh dari tanda (simbol).[16] Sehingga tanda dapat dikatakan sebagai media dalam berkomunikasi. Namun demikian menurut Peirce, tanda yang ada pada diri manusia bisa menjebak dirinya. Berdasarkan ini, tentu tanda juga sangat bisa menjebak orang lain. Terjebak disini ialah seseorang telah menafikan esensi dari sebuah tanda atau simbol sehingga membuat dirinya merasa paling benar dengan simbol tersebut secara semiotik.
Jadi apa yang diungkapkan oleh Rosihan di atas bahwa permasalahan hukum Islam secara praktis lebih penting ketimbang mempermasalahkan persoalan janggut, sorban, ucapan selamat pagi, dan lain-lain dalam membahas pribumisasi Islam dari aspek keindonesiaan adalah keliru mengingat semua itu adalah persoalan fundamental (mendasar) yang berdampak pada keharmonisan kehidupan beragama di Indonesia yang justru dapat mewujudkan mental Arabisasi bukan Islamisasi. Gagasan Gus Dur berawal dari fenomena tersebut, sedangkan penerjemahan fikih secara praktis yang dimaksud oleh Rosihan sudah dilakukan oleh kiai-kiai pesantren di nusantara sejak tahun 1800-an. Bahkan dikembangkan oleh Gus Dur ke dalam aspek yang lebih luas, yakni sosial, budaya, politik dan ekonomi. Karena walau bagaimanapun, gagasan pribumisasi Islam Gus Dur lahir dari pemahaman sejarah nusantara yang sangat mendalam.
C.    Gagasan Pokok Gus Dur tentang Pribumisasi Islam
Konsep pribumisasi Islam adalah usaha mewujudkan Islam Rahmatan Lil ‘Alamin. Islam seperti yang dibawa Nabi saw tidak boleh memaksa seseorang maupun kelompok orang menerima ajarannya. Sebaliknya, Islam harus dapat diterima oleh mereka. Artinya, tradisi dan budaya lokal dapat dijadikan media dakwah agar Islam dapat diterima oleh dimana pun tanpa harus memaksa siapapun. Gus Dur memberi pelajaran untuk kita, bahwa yang utama dalam Islam ialah nilai-nilai substansial, bukan pemahaman kulit luarnya saja yang artinya cenderung menononjolkan simbol-simbol agama. Dampaknya, merasa dirinya paling paham agama, bicara agama hanya soal surga dan neraka (instanisasi agama), mudah menilai orang lain dengan tuduhan sesat dan salah, serta sikap-sikap rigid lainnya.

Gagasan pribumisasi Islam, secara geneologis dilontarkan pertama kali oleh Abdurrahman Wahid pada tahun 1980-an. Menurut Gus Dur, Pribumisai Islam adalah rekonsilasi antar budaya dan agama. Rekonsilasi ini menutut umat islam memahami wahyu dengan mempertimbangkan faktor-faktor kontekstual termasuk kesadaran hukum dan rasa keadilannya.[17]
Inti ‘Pribumisasi Islam’ adalah kebutuhan bukan untuk menghindari polarisasi antara agama dan budaya, sebab polarisasi demikian memang tidak terhindarkan. Pribumisasi Islam telah menjadikan agama dan budaya tidak saling mengalahkan, melainkan berwujud dalam pola nalar keagamaan yang tidak lagi mengambil bentuknya yang otentik dari agama, serta berusaha mempertemukan jembatan yang selama ini memisahkan antara agama dan budaya.
Konsep ini juga memperingatkan bahwa dalam proses pribumisasi tidak boleh terjadi percampuran antara Islam dan budaya lokal. Kendatipun islam harus dipahami dengan mempertimbangkan konteks-konteks lokal, ciri Islam harus tetap dipertahankan dalam bentuknya yang asli. Karenanya membaca ayat-ayat al-Qur’an ketika bersembahyang harus tetap diucapkan dalam masyarakat.[18]
Ada beberapa argumen yang dikemukakan Gus Dur menurut Zubaidi dalam mempertahankan tawaran pribumisasi Islam. Pertama, alasan historis bahwa pribumisasi Islam merupakan bagian dari sejarah Islam baik di negeri asalnya maupun di negeri lain termasuk Indonesia. Disini menunjukan bahwa Islam mengalami proses pergulatan dengan kenyataan-kenyataan historis. Proses ini kata Gus Dur tidak mengubah Islam tetapi mengubah manifestasi dari kehidupan agama Islam. Kedua, proses pribumisasi Islam berkaitan erat antara fiqh (nash) dengan adat.[19]
Namun demikian menurut Syaiful Arif, adat tidak bisa dominatif dan mengganti nash. Tindakan yang boleh dilakukan hanyalah pengembangan aplikasi nash sehingga mengakomodasi realitas, seperti perluasan makna qut al-balad, dari gandum pada beras.[20] Ini menjadi upaya dari pengembangan aplikasi nash. Ketentuan hukumnya tidak berubah, karena beras tetap dalam kerangka qut al-balad.
Dari kenyataan historis dan konstruk teoritis yang diungkapkan oleh Gus Dur, sesungguhnya konsep Pribumisasi Islam merupakan upaya Gus Dur dalam menggerakkan kajian keislaman sebagai sebuah penelitian kebudayaan. Kajian ini memperluas studi tentang Islam ke permasalah kebudayaan secara luas, sehingga menemukan gambaran pergulatan pada tataran realitas, khususnya antara doktrin normatif ajaran agama dengan persepsi budaya masyarakat, di mana kaum muslim berusaha melerai ketegangan antara teks formal Islam dengan kenyataan kehidupan yang diusung oleh perubahan sosial.
Pada titik ini, tawaran Pribumisasi Islam Gus Dur membidikkan arah kajiannya pada ketegangan kultural antara agama dan kebudayaan. Agama merupakan jaringan aturan yang tetap, sedangkan kebudayaan merupakan jaringan makna yang selalu mengalami perubahan. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Gus Dur dalam artikel pribumisasinya, sepeti yang sudah penulis kutip di awal:
Agama (Islam) bersumberkan wahyu dan memiliki norma-norma sendiri. Karena bersifat normatif, ia cenderung permanen. Sedangkan budaya adalah buatan manusia. Oleh sebab itu, ia berkembang sesuai dengan perkembangan zaman dan cenderung selalu berubah. Perbedaan inilah yang menjadi kemungkinan manifestasi kehidupan beragama dalam bentuk kebudayaan.[21]
Pada ranah kultural inilah Gus Dur menemukan penyebab proses Arabisasi dalam krisi identitas yang dialami oleh sebagian muslim. Hal itu berngkat dari ketercerabutan sebagian umat atas akar kebudayaan masyarakat yang melingkupinya. Artinya, sebagian muslim yang tetap memaksakan Islam universal ala Arab tengah mengalami ketidakmampuan pembacaan atas identitasnya ketika dihdapkan pada realitas kebudayaan masyarakat yang ternyata tidak sesuai dengan tipe ideal Islam. Dari sinilah muncul kegairahan untuk mempersoalkan manisfestasi simbolik Islam, sehingga identitas Islam harus ditampilkan secara visual.
Dalam perkembangannya, krisis ini telah membuahkan kesalahan penetapan skala prioritas dalam dakwah Islam. Menurut Gus Dur, keslahan tersebut mengacu pada belum terjadinya kesepakatan mengenai tujuan utama atau pandangan hidup (Weltanschauung) Islam,[22] sehingga umat Islam terjebak pada penetapan agenda pinggiran (periferal) dan melupakan agenda utama pengembangan masyarakat Islam secara kultural yang dapat diwujudkan dengan paradigma Islam sebagai etika sosial di tengah normatifitas dan legalitas formalnya secara nash. Dari sini lahir quasi Weltanschauung (syibh nadhariyyah ‘anil hayah) yang menjelma ideologi semu, misalnya gerakan Islam sebagai alternatif. Gerakan yang oleh Gus Dur dirujukkan kepada tokoh seperti Abul A’la al-Maududi ini terjebak pada utopia sloganistik nan simbolistik tanpa menurunkan idealismenya pada tataran operasional pemberdayaan umat, sehingga akhir dari gerakan itu hanya pemberian kekuasaan absolut sebagian pemimpin politik sebagai otoritas tertinggi kuasa keagamaan. 
D.    Apresiasi dan Kritik atas Konsep Pribumisasi Islam Gus Dur

1.      Apresiasi
Dari paparan di atas, dengan konsep pribumisasinya, Gus Dur berupaya mewujudkan metodologi keilmuan agama yang mampu menjembatani antara ajaran agama yang absolut, universal, dan permanen dengan kebutuhan kebudayaan yang selalu mengalami perubahan, bersifat lokal dan relatif. Hal ini seperti dijelaskan oleh Ignas Kleden, bahwa budaya dan kebudayaan tidak selalu dihayati dalam citarasa yang sama, dipahami menurut pengertian yang sama, atau dibicarakan memakai idiom-idiom yang sama.[23]

Pada titik ini, pribumisasi Islam memberikan solusi bagi ketegangan antara normativisme agama dengan relativisme budaya yang sebenarnya tidak mungkin dihindari karena sifatnya yang tumpang tindih. Seperti yang dijelaskan Gus Dur sendiri, bahwa model hubungan antara Islam dan budaya bersifat tumpang tindih karena mempunyai idepedensi masing-masing.[24]

Dari sini, keberhasilan rekonsiliasi antara Islam dan budaya bertitik tolak dari kemampuan memahami wahyu dengan mempertimbangkan faktor-faktor kontekstual, termasuk kesadaran hukum dan rasa keadilan, sehingga keberhasilan proses pribumisasi Islam dapat dilihat dari kemampuan kaum muslim seluas mungkin mengembangkan wahyu guna memenuhi kebutuhan masyarakat dalam bentuk akomodasi adat oleg fiqh maupun akulturasi seni Islam yang terwujud dari berbagai artefak peninggalan kebudayaan Islam pada masa-masa penyebarannya di nusantara yang sangat kental dengan corak tradisi dan budaya lokal seperti kubah masjid, arsitektur masjid, wayang, alat musik, batu nisan, dan lain-lain.

2.      Pribumisasi Islam: Kritik, Kelemahan, dan Tantangan
Dalam metodologi penelitian sejarah, ada tahapan kritik yang meliputi kritik intern dan kritik ekstern.[25] Tentu tulisan ini tidak bermaksud membahas kedua hal tersebut. Dalam perkembangannya, konsep pribumisasi Islam banyak menuai respon di kalangan anak muda NU yang terkenal progresif. Diskursus ini kemudian mengalami radikalisasi wacana di tangan sebagian mereka. Radikalisasi ini mengacu pada penempatan pribumisasi Islam sebagai modal bagi resistensi lokal: sebuah ruang tempat makna kebudayaan penguasa versus kebudayaan terkuasa dibongkar kembali.

Mereka menyebutnya sebagai kebangkitan pengetahuan-pengetahuan yang tertekan (insurrection of the subjugated knowledge) oleh konstruk kekuasaan pengetahuan, baik hegemoni modernisasi, pusat-pinggiran, beradab-primitif, dan lain sebagainya. Lokalisme kemudian digerakkan sebagai peniruan sekaligus pelecehan (mimikri) atas pemaksaan pusat, sehingga pada arasy lokal, berbagai stabilitas politik telah mengalami dekonstruksi. Resistensi budaya ini menemui ruang, misalnya pada simbol sarung, yang oleh penguasa diidentikan dengan tradisionalitas, jumud, dan terbelakang sehingga muncullah terminologi kaum sarungan atas warga NU. Nyatanya marjinalisasi budaya atas sarung ini justru djadikan titik balik perlawanan ketika pada era orde baru, kaum sarungan ini sering melakukan perlawanan atas hegemoni negara secara sosial dan kultural.[26]

Secara ekstern, pribumisasi Islam mempunyai ‘musuh diskursif’ luar, yakni Arabisasi yang menyebabkan Gus Dur melahirkan konsep pribumisasi Islam tersebut. Namun demikian, proses perlawanan diskursif ini menuai resistensi yang makin kuat dari kelompok Islam yang sudah terpola dengan simbolisasi budaya Arab. Bahkan mereka semakin merajalela dengan menuduh sesat, bid’ah dan kafir atas ibadah-ibadah yang terbalut dengan tradisi dan budaya lokal. Padahal itulah penerjemahan dari proses pribumisasi Islam yang dimaksud olah Gus Dur. Artinya, simbol pribumisasi Islam secara semiotik mendapat perlawanan balik secara radikal-simbolik oleh mereka yang mengusung lokalitas Arab dan menggerakkan Islam secara simbolik bukan substantif.

Pribumisasi Islam merupakan konsep yang cocok bagi umat Islam di Indonesia dengan berbagai lokalitasnya. Apalagi menurut Lembaga Survei Indonesia (LSI) tahun 2013, jumlah warga NU (nahdliyin) di Indonesia mencapai 36,5 persen (atau 91 juta jiwa jika penduduk Indonesia berjumlah 250 juta) dari keseluruhan jumlah penduduk Indonesia. Adapun menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) per September 2014, di Jawa Timur yang merupakan basis NU, dari 4,74 juta orang, sebanyak 3,21 juta orang atau 68 persen tinggal di pedesaan.[27] Artinya apa? Di daerah pedesaanlah praktik keagamaan berbasis lokalitas berjalan massif. Bahkan tak jarang mereka mendapat ‘serangan’ bertubi-tubi oleh kelompok-kelompok puritanisme. Di sinilah makna pribumisasi Islam mendapat tantangannnya melihat rendahnya kualitas SDM orang-orang NU di pedesaan untuk memahami konsep pribumisasi Islam dalam rangka mengokohkan diri dalam berkeyakinan dari usikan gerakan kelompok puritan.

E.     Penutup/Kesimpulan
Dari paparan di atas, pribumisasi Islam dalam pemikiran Gus Dur memuat dua hal. Pertama, pribumisasi Islam adalah kontekstualisasi Islam. Di dalam poin pertama ini, terdapat dua pemahaman, yaitu: 1) akomodasi adat oleh fikih (al-‘adah muhakkamah). Misal, akomodasi hukum waris Islam atas adat waris lokal seperti adat perpantangan (Banjarmasin) dan gono-gini (Yogyakarta-Solo). 2) pengembangan aplikasi nash. Misal, setelah lahir emansipasi wanita (modern), dibutuhkan cara pandang keadilan menurut keadilan suami, menjadi keadilan menurut istri dalam kasus poligami. Kasus ini merujuk pada QS. Al-Nisa’ (4) ayat 3. Dengan adanya perubahan cara pandang atas keadilan, maka istri mendapat keadilan dengan cara tidak dipoligami tanpa harus mengganti nash al-Qur’an itu sendiri.

Kedua, pribumisasi Islam sebagai kulturalisasi Islam. Poin inilah yang melahirkan manifestasi (bentuk) Islam dalam kultur lokal. Contoh, atap Masjid Demak yang menggunakan atap ‘Meru’ (Hindu-Buddha), bukan menggunakan kubah yang memang lokalitas Arab. Demikianlah Gus Dur berusaha menjadikan pribumisasi Islam menjadi pandangan hidup (Weltanschauung) Islam tanpa harus tercerabutnya tradisi dan budaya lokal nusantara.


*****
























Daftar Rujukan

Aart van Zoest dan Panuti Sudjiman, Serba-Serbi Semiotika. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 1996.
Abdul Moqsith Ghazali, Gus Dur adalah Jendela, Garansi, dan Lokomotif, dalam http://islamlib.com/?site=1&aid=843&cat=content&title=wawancara, diakses 29 Januari 2015.
Abdurrahman Wahid. Islamku, Islam Anda, Islam Kita: Agama Masyarakat Negara Demokrasi. Jakarta: The Wahid Institute. 2009.
____________. Pribumisasi Islam dalam Pergulatan Negara, Agama, dan Kebudayaan. Depok: Desantara. 2001.
____________. Islam Pribumi. 2003.
Achmad Syafi’i Ma’arif. Pemikiran & Peradaban Islam. Yogyakarta: Safiria Insania Press. 2007.
Agus Sunyoto. Atlas Wali Songo: Buku Pertama yang Mengungkap Wali Songo sebagai Fakta Sejarah. Depok: Pustaka Iiman. 2012.
Ahmad Baso. Plesetan Lokalitas: Politik Pribumisasi Islam. Depok: Desantara. 2002.
Erni Budiwanti, Islam Sasak: Wetu Telu versus Waktu Lima. Yogyakarta: LkiS. 2000.
Ignas Kleden. Sikap Ilmiah dan Kritik Kebudayaan. Jakarta: LP3ES. 1988.
M. Dien Madjid dan Johan Wahyudhi. Ilmu Sejarah: Sebuah Pengantar. Jakarta: Kecana. 2014.
M. Fajar Marta, Membangun NU, Membangun Indonesia, dalam Harian Kompas, Kamis, 29 Januari 2015.
M. Qurais Shihab, Membumikan al-Qur’an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat. Bandung: Penerbit Mizan. 1999.
Rosihan Anwar, Pribumisasi Islam dalam Konteks Indonesia, dalam Harian Umum Pikiran Rakyat, 3 April 2006.
Rumadi, dalam Jurnal Tashwirul Afkar No. 31 Tahun 2012, Jakarta: PP Lakpesdam NU.
Said Aqil Siroj. Islam Sumber Inspirasi Budaya Nusantara: Menuju Masyarakat Mutamaddin. Jakarta: LTN NU. 2014.
Simuh. Sufisme Jawa: Transformasi Tasawuf Islam ke Mistik Jawa. Yogyakarta: Bentang Pusataka. 1995.
Sutiyono. Benturan Budaya Islam: Puritan dan Sinkretis. Jakarta: Penerbit Buku Kompas. 2010.
Syaiful Arif. Gus Dur dan Ilmu Sosial Transformatif: Sebuah Biografi Intelektual. Koekoesan: Depok. 2009.
__________. Humanisme Gus Dur: Pergumulan Islam dan Kemanusiaan. Yogyakarta: Ar-Ruz Media. 2013.
Zubaidi, Islam dan Benturan Antar Peradaban. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media. 2007.

















       [1] Abdurrahman Wahid, dalam Islamku, Islam Anda, Islam Kita: Agama Masyarakat Negara Demokrasi, (Jakarta: The Wahid Institute, 2009), cet. Ke-1, h. 244.
       [2] Lihat Simuh, Sufisme Jawa: Transformasi Tasawuf Islam ke Mistik Jawa, Yogyakarta: Bentang Pustaka,1996.
       [3] Lihat Said Aqil Siroj, dalam Agus Sunyoto, Atlas Wali Songo, Pustaka Iiman, 2012.
       [4] Abdul Moqsith Ghazali, Gus Dur adalah Jendela, Garansi, dan Lokomotif, dalam http://islamlib.com/?site=1&aid=843&cat=content&title=wawancara, diakses 29 Januari 2015.
       [5] Abdurrahman Wahid, Pribumisasi Islam dalam Pergulatan Negara, Agama, dan Kebudayaan, (Depok: Desantara, 2001), cet. Ke-2, h. 117.
       [6] Ibid., h. 118.
       [7] Lihat Erni Budiwanti, Islam Sasak: Wetu Telu versus Waktu Lima, (Yogyakarta: LKiS, 2000), cet. Ke-1.
       [8] Sutiyono, Benturan Budaya Islam: Puritan dan Sinkretis, (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2010), cet. Ke-1, h. 174.
       [9] Said Aqil Siroj, Islam Sumber Inspirasi Budaya Nusantara: Menuju Masyarakat Mutamaddin, (Jakarta: LTN NU, 2014), cet. Ke-1, h. 213.
       [10] Rumadi, dalam Jurnal Tashwirul Afkar No. 31 Tahun 2012, Jakarta: PP Lakpesdam NU.
       [11] Lihat Abdurrahman Wahid, dalam Islam Pribumi, 2003.
       [12] Syaiful Arif, Gus Dur dan Ilmu Sosial Transformatif: Sebuah Biografi Intelektual, (Koekoesan: Depok, 2009), cet. Ke-1, h. 187.
       [13] Agus Sunyoto, Atlas Wali Songo: Buku Pertama yang Mengungkap Wali Songo sebagai Fakta Sejarah, (Depok: Pustaka Iiman, 2012), cet. Ke-1.
       [14] Lihat M. Qurais Shihab, Membumikan al-Qur’an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat, (Bandung: Penerbit Mizan, 1999), cet. Ke-20, h. 13.
       [15] Rosihan Anwar, Pribumisasi Islam dalam Konteks Indonesia, dalam Harian Umum Pikiran Rakyat, 3 April 2006.
       [16] Aart van Zoest dan Panuti Sudjiman, Serba-Serbi Semiotika, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1996), cet. Ke-2, h. vii.
       [17] Zubaidi, Islam dan Benturan Antar Peradaban, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2007), h. 181.
       [18] Achmad Syafi’i Ma’arif, Pemikiran & Peradaban Islam, (Yogyakarta: Safiria Insania Press, 2007) , h. 121.
       [19] Zubaidi, Islam dan Benturan Antar Peradaban, h. 182.
       [20] Syaiful Arif, Humanisme Gus Dur: Pergumulan Islam dan Kemanusiaan, (Yogyakarta: Ar-Ruz Media, 2013), cet. Ke-1, h. 106.
       [21] Abdurrahman, Pribumisasi Islam dalam Pergulatan Negara, Agama, dan Kebudayaan, (Depok: Desantara, 2001), cet. Ke-2, h. 117.

       [22] Abdurrahman, Pribumisasi Islam dalam Pergulatan Negara, Agama, dan Kebudayaan, (Depok: Desantara, 2001), cet. Ke-2, h. 131-132.
       [23] Ignas Kleden, Sikap Ilmiah dan Kritik Kebudayaan, (Jakarta: LP3ES, 1988), cet. Ke-2, h. 155.
       [24] Abdurrahman Wahid, Pribumisasi Islam, h. 117.
       [25] M. Dien Madjid dan Johan Wahyudhi, Ilmu Sejarah: Sebuah Pengantar, (Jakarta: Kecana, 2014), cet. Ke-1, h. 223.
       [26] Lihat Ahmad Baso, Plesetan Lokalitas: Politik Pribumisasi Islam, (Depok: Desantara, 2002), cet. Ke-1, h. 22-25.
       [27] M. Fajar Marta, Membangun NU, Membangun Indonesia, dalam Harian Kompas, Kamis, 29 Januari 2015, h. 5.